Dalam konstitusi RIS tahun 1949 terdapat penyimpangan terhadap sistem tersebut – Metropro

Rumusrumus.com – Selamat pagi para pengguna setia artikel ini, pada kesempatan kali ini kami mendapat pertanyaan untuk menjelaskan atau membahas secara jelas dan tepat tentang Dalam UUD RIS Tahun 1949, Apakah Ada Penyimpangan Terhadap Sistem Parlemen, Terutama Pasal?. Nah, langsung saja kita simak penjelasan atau penjelasan secara detail dibawah ini :

Dalam UUD RIS Tahun 1949 terdapat penyimpangan dari sistem parlementer, khususnya pasal ?

Menjawab

Perkenalan:

Yang dimaksud dengan penyimpangan sistem parlementer adalah penyimpangan yang terjadi dalam sistem pemerintahan dimana parlemen ini mempunyai peranan penting dalam pemerintahan.

Diskusi:

Dalam UUD RIS Tahun 1949 banyak terjadi penyimpangan dari sistem parlementer, antara lain: Pasal 74 ayat (1) KRIS, Pasal 74 ayat (3) KRIS, Pasal 76 ayat (1) KRIS, Pasal 68 ayat (1) KRIS, Pasal 69 Ayat (1) KRIS, Pasal 118 Ayat (1) KRIS, Pasal 118 Ayat (2) KRIS, Pasal 122 KRIS.

Dari sekian pasal-pasal yang dianut oleh RIS saat itu, yang menyimpang dari sistem parlementer saat itu, pasal-pasal yang paling vital dan berdampak besar adalah Pasal 69 ayat (1) dan (2) KRIS, dimana ayat (1 ) baca : Presiden adalah kepala negara, dan ayat (2): Ia dipilih oleh rakyat yang dikuasakan oleh pemerintah daerah.

Maka dari Pasal 69 KRIS di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Presiden sebagai kepala negara tidak dapat diganggu gugat, dan hal ini tentu saja sangat merugikan sistem parlementer bangsa Indonesia.

UUD RIS 1949, terdapat penyimpangan dari sistem parlementer, terutama dalam:

Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (1) UUD RIS yang menyatakan bahwa presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara, yang tidak dapat diganggu gugat.

Bentuk-bentuk penyimpangan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Presiden dapat mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan DPR.
2. Presiden dapat membubarkan DPR.
3. Kedudukan MPR dan DPR berada di bawah Presiden, karena MPR dan DPR diberi status menteri.

Nah, jika adik-adik Anda khususnya yang masih duduk di bangku pendidikan masih bingung dengan pertanyaan, artikel dan lain sebagainya, maka makalah diskusi ini cukup mewakili jawaban untuk Anda semua.

Demikian pembahasan artikel kali ini yang menyinggung atau mengupas tentang pertanyaan tersebut semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca sekalian.

Baca juga: