Rinci urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia – Metropro

Urutan perundang-undangan – Pada kesempatan kali ini artikel akan menginformasikan kepada anda semua khususnya pembaca tentang kedudukan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata peraturan mempunyai arti perintah, petunjuk atau peraturan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang dibuat dengan ketentuan negara dan peraturan pemerintah dan bersifat mengikat. masuk dan keluar.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum.

Urutan peraturan perundang-undangan

Setelah mengetahui pengertian peraturan perundang-undangan, kita dapat menyadari pentingnya keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai standar pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar ketertiban dan keamanan dapat terwujud.

Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia adalah negara besar dengan banyak orang dengan pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu, sebuah peraturan hukum dibentuk. Sudah menjadi salah satu kewajiban warga negara untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dan kedudukannya yang tepat dalam masyarakat.

Kedudukan tatanan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat diatur berdasarkan asaslex superiori derogat legi inferiori‘. Arti dari asas ini adalah bahwa hukum di atas dapat mengabaikan atau mengesampingkan hukum di bawah ini.

Baca juga: Perumusan Pancasila

Berikut adalah penjelasan tentang tatanan peraturan perundang-undangan di masyarakat berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang sumber hukum dan ketertiban peraturan perundang-undangan:

1. UUD 1945

UUD 1945 merupakan landasan hukum atau konstitusi dalam dunia hukum di Indonesia. hal ini karena salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah, yaitu UUD 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan itu, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan itu.

2. Ketetapan MPR

Ketentuan MPR adalah salah satu bentuk keputusan MPR yang meliputi ketentuan atau hal-hal ketentuan. Karena merupakan ketetapan, maka kekuatan hukum ketetapan MPR ini mengikat secara internal dan eksternal. Saat ini terdapat 139 ketetapan MPR dan MPRS dalam enam pasal atau kategori yang dikelompokkan menurut substansi dan status hukumnya.

3. UU atau Perpu

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan persetujuan Presiden. Penyusunan undang-undang ini merupakan salah satu fungsi DPR RI berdasarkan UUD 1945. Materi dalam undang-undang ini adalah mengatur ketentuan lebih lanjut dalam UUD 1945 seperti hak asasi manusia, keuangan negara dan sebagainya. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur setiap ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Sedangkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan krisis yang memaksa. Materi yang diatur juga sama dengan materi dalam undang-undang.

Baca juga: Isi Piagam Jakarta

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dan materi dalam PP memuat materi yang diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang.

5. Peraturan Presiden

Peraturan presiden (perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun oleh presiden pada saat itu. Dalam peraturan ini juga terdapat materi, yaitu materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah.

6. Peraturan Daerah

Peraturan daerah atau yang biasa dikenal dengan perda adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (dapat dilaksanakan oleh gubernur, bupati atau walikota).

Materi yang dimuat peraturan daerah adalah semua materi yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, yang mengakomodir kondisi khusus dari daerah, serta pengembangan lebih lanjut dari hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh Perda yang mengakomodasi kekhususan daerah adalah Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Baca juga: fungsi Pancasila

Demikian pembahasan artikel tentang tatanan peraturan perundang-undangan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca.