√ Sistem Pembayaran (Definisi, Komponen, Peran, Prinsip & Sistem Pembayaran di Indonesia) – Metropro

Setiap transaksi keuangan pasti membutuhkan pembayaran sebagai sarana pengalihan kekuasaan dari produsen ke konsumen. Ada berbagai jenis metode pembayaran yang dikenal di dunia ini. Meskipun berbeda, namun semuanya dapat digunakan di mana saja karena sudah termasuk dalam sistem.

Sistem pembayaran seperti ini sangat memudahkan Anda saat berbelanja di tempat yang berbeda. Agar semua pihak merasa aman, sistem pembayaran memang dilengkapi dengan berbagai fungsi.

Pengertian sistem pembayaran

Sistem yang terkait dengan transfer instrumen keuangan pertukaran dari satu pihak ke pihak lain sering disebut sebagai sistem pembayaran.

Ada banyak kegiatan yang melibatkan sistem pembayaran, misalnya membeli barang dan jasa, membayar menu makanan di restoran, membayar tagihan rumah sakit, dll.

Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di atas, ada banyak bentuk pembayaran, namun semuanya diklasifikasikan menjadi dua. Kedua kelompok tersebut adalah pembayaran tunai dan non tunai.

Sedangkan sistem dapat berbentuk dari yang sederhana sampai yang kompleks dan modern. Semakin kompleks sistem pembayaran, semakin banyak pihak yang terlibat dalam transaksi.

Komponen sistem pembayaran

1. Politik

Sebagai komponen dasar dalam menentukan arah perkembangan sistem pembayaran, kebijakan memiliki banyak turunan, baik regulasi maupun ketentuan.

Sedangkan pembuat dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran di suatu negara adalah bank sentral di negara tersebut. Misalnya di Indonesia pihak tersebut adalah Bank Indonesia.

Dasar pemilihan bank sentral sebagai pihak yang berwenang menerbitkan peraturan di bidang sistem pembayaran adalah adanya hubungan yang erat antara peraturan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan perbankan.

2. Kelembagaan

Selain bank sentral, ada beberapa lembaga lain yang juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pembayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lembaga-lembaga tersebut adalah bank dan lembaga kliring, penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi, bursa saham, dll.

Setiap lembaga memiliki kapasitas dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pembayaran. Namun, kegiatan lembaga tersebut tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia atau bank sentral.

3. Alat pembayaran

Sistem pembayaran tunai: Mata uang yang berlaku di negara tersebut

Sistem pembayaran nontunai: cek, giro, nota, kartu kredit, uang elektronik.

4. Mekanisme operasional

Setiap transaksi yang dilakukan selalu melalui sistem yang telah disepakati di negara tersebut demi kelancaran dan keamanan proses pengiriman uang.

Mekanisme operasional ini juga dilindungi oleh negara agar tidak merugikan semua pihak yang bertransaksi.

5. Infrastruktur teknis

Untuk kelancaran pembayaran, sistem juga membutuhkan infrastruktur teknis seperti perangkat lunak, jaringan komputer, pusat data, dll.

Meski tidak terlihat, komponen ini juga sangat penting. Tanpa infrastruktur yang baik, kecil kemungkinan suatu sistem akan berjalan dengan cepat dan akurat.

6. Perangkat hukum

Instrumen hukum tidak hanya berbicara tentang pejabat berseragam, tetapi juga peraturan yang mengatur semua alur sistem pembayaran, termasuk undang-undang.

Dengan adanya instrumen hukum, maka legalitas sistem pembayaran yang digunakan secara alami kuat dan dilindungi oleh negara.

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian

• Menjamin kelancaran transaksi
• Memberikan bantuan berupa penentuan efisiensi transaksi
• Memberi pengaruh pada tingkat perkembangan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan
• Sebagai penggerak agar pergerakan arus kas menjadi lebih cepat

Sedangkan peran Bank Indonesia dalam perekonomian adalah:

• Menjamin stabilitas nilai tukar
• Mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional
• Penentu dan pedagang alat pembayaran tunai resmi

Prinsip sistem pembayaran

1. Keamanan

Bank sentral suatu negara harus mampu memberikan jaminan keamanan untuk mengelola segala risiko yang mungkin timbul dalam sistem tersebut. Berbagai risiko ditanggung bank sentral dan harus dicari solusinya, yakni likuiditas, kredit, dan fraud.

2. Efisiensi

Bank sentral juga harus menciptakan sistem pembayaran yang efisien, sehingga tidak eksklusif untuk kalangan tertentu saja, tetapi dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, biaya transaksi juga harus lebih rendah agar masyarakat tidak terbebani.

3. Akses yang sama

Bank sentral khususnya di Indonesia tidak memperbolehkan praktek monopoli dalam sistem pembayaran.

Hal ini menyebabkan setiap orang memiliki akses yang sama dan tidak ada lagi hambatan bagi semua pelaku ekonomi untuk berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

4. Perlindungan konsumen

Bank sentral harus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan penyedia jasa. Di Indonesia, BI telah membentuk divisi perlindungan konsumen yang menangani hal tersebut.

Dengan demikian, konsumen dan penyedia layanan memiliki platform untuk mengadu ketika mereka mengalami pengalaman yang tidak adil.

Sistem pembayaran di Indonesia

1. Sistem Pembayaran Ritel/Nilai Kecil

Sistem ini disebut juga sistem pembayaran eceran atau nilai kecil. Semua transaksi dengan nominal mata uang di bawah seratus juta dimasukkan ke dalam sistem ini. Umumnya, pembayaran tunai adalah sistem yang dipilih dalam transaksi ini.

Meski demikian, masih ada yang menggunakan transaksi pembayaran nontunai seperti kartu kredit, cek, kartu debit dan masih banyak lagi.

Namun, jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran nontunai lebih sedikit dibandingkan pembayaran tunai. Selain itu, proses penyelesaian pembayaran akan berhasil setelah proses kliring selesai.

2. Sistem pembayaran berkualitas tinggi

Sistem ini disebut juga sistem pembayaran bernilai tinggi. Seperti namanya, transaksi dengan sistem ini melibatkan nominal di atas seratus juta rupiah. Karena itu, pelaku jarang menggunakan sistem pembayaran tunai.

Transaksi dalam sistem pembayaran bernilai besar ini umumnya bersifat mendesak, misalnya bursa saham, mata uang asing dan masih banyak lagi.

Setelmen pembayaran selanjutnya harus melalui sistem BI-RTGS atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yaitu proses penyelesaian pembayaran yang digunakan setiap kali ada transaksi dan bersifat real time. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sesuatu yang dilakukan dalam proses pertukaran dari satu pihak ke pihak lain dengan suatu alat tukar. Sebenarnya sistem pembayaran di negara kita ada dua yaitu sistem pembayaran nilai kecil dan besar.