Isi Supersemar – Latar Belakang, Pengertian, Sejarah, Kontroversi – Metropro

Rumusrumus.com Kali ini kita akan membahas pengetahuan umum tentang sejarah Perintah Sebelas Maret atau yang biasa dikenal dengan Supersemar, penjelasan meliputi pengertian, latar belakang, isi inti dari Supersemar dan proses terjadinya Perintah Sebelas Maret serta kontroversi mengenai isi Perintah tersebut. .

Pengertian Supersemar

Waran Sebelas Maret atau disingkat hebat merupakan mandat yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno pada tanggal tersebut 11 Maret 1966.

Surat itu berisi perintah agar Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk saat itu.

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan oleh Mabes Angkatan Darat (AD) yang tercatat dalam buku sejarah. Beberapa ahli sejarah Indonesia mengatakan bahwa terdapat perbedaan versi Supersemar yang masih ditelusuri hingga naskah Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Istana Bogor

Latar belakang superstar

Menurut versi resmi, terbitnya Supersemar mula-mula terjadi pada 11 Maret 1966, ketika Presiden Ir Soekarno menggelar rapat pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan kemudian dikenal dengan sebutan “Kabinet 100 Menteri”.

Ketika proses dimulai, Brigjen Sabur sebagai Kepala Pengawal Presiden ‘Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan ilegal” atau “pasukan tak dikenal” yang kemudian diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah komando Kostrad. Mayjen Kemal Idris bertanggung jawab untuk menangkap orang-orang dalam kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden dan Wakil Perdana Menteri Saya Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang telah disiapkan. Sedangkan sidang ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Konten supersemar

Keadaan ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto (yang kemudian menjadi presiden menggantikan Ir Soekarno) yang saat itu sebagai panglima angkatan darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang meninggal dunia karena peristiwa tersebut G-30-S/PKI dll. Mayor Jenderal (Mayjend) Soeharto saat itu tidak hadir dalam rapat kabinet karena sakit. (Beberapa kalangan menganggap ketidakhadiran Soeharto dalam rapat pemerintah sebagai skenario agar Soeharto menunggu situasi. Karena dianggap merepotkan).

Mayjend (Mayjend) Soeharto mengutus tiga Perwira Tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Ir Soekarno di Istana Bogor, yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amirmachmud dan Brigjen Basuki Rahmat.

Sesampainya di Istana Bogor, pada malam hari terjadi obrolan antara tiga petinggi angkatan darat dengan Presiden Ir Soekarno tentang kondisi yang telah terjadi dan ketiga perwira tersebut mengatakan bahwa Jenderal Suharto dapat mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan, bila diberi perintah. Surat atau surat kuasa yang memberi kuasa kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal (Purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Ir Soekarno hingga pukul 20.30 WIB.

Presiden Ir Soekarno menyetujui hal tersebut dan dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dengan sebutan Supersemar yang ditujukan kepada Mayjen Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan demi keamanan dan ketertiban serta Mengembalikan bangsa dan negara. negara. Indonesia.

Surat Supersemar tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat, langsung dari Sekretaris Mabesad, Brigjen Budiono. Hal itu berdasarkan penuturan Sudharmono, saat itu ia mendapat telepon dari Mayor Jenderal Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, pada 11 Maret 1966 sekitar pukul 22.00.

Sutjipto meminta draf pembubaran PKI disiapkan dan harus diselesaikan malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dipegang Mayjen Soeharto. Bahkan Sudharmono sendiri telah membahas dasar hukum naskah tersebut dengan Moerdiono hingga Supersemar datang.

Beberapa kontroversi tentang Supersemar

• Menurut penuturan salah satu dari tiga perwira tinggi angkatan darat yang akhirnya menerima surat tersebut, ketika mereka membaca kembali surat tersebut dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah satu perwira senior kemudian membacanya dan berkomentar “Nah, ini adalah pengalihan kekuasaan”.
  Naskah asli Supersemar tidak jelas karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan juga tidak jelas kepada siapa dan kemana surat ini hilang karena pelaku kisah peristiwa “Lahirnya Supersemar” meninggal dunia. . Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar ada dalam dokumen pribadi M. Jusuf di sebuah bank.
• Menurut kesaksian AM Hanafi dalam bukunya “AM Hanafi Menggugat Kudeta Suharto”, mantan Dubes RI untuk Kuba yang dipecat secara inkonstitusional oleh Suharto. Ia membantah keterangan Lettu Sukardjo Wilardjito yang menyebut bahwa kehadiran Jenderal M. Panggabean di Istana Bogor bersama tiga jenderal lainnya yakni Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat pada 11 Maret 1966 yang menodongkan senjata ke Presiden Soekarno. Menurutnya, saat itu Presiden Ir Soekarno sedang berada di Istana Merdeka, Jakarta dalam rangka rapat kabinet pada pagi hari.
• Tentang penulis Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat Supersemar masih belum jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat Supersemar tersebut, di antaranya Letnan Kolonel (Purn) TNI-AD Ali Ebram yang saat itu menjabat sebagai Asisten I Staf Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
• Kesaksian untuk sejarawan asing Ben Anderson, seorang prajurit yang pernah bertugas di Istana Bogor. Prajurit mengatakan bahwa Supersemar diketik di surat dengan Mabes Angkatan Darat, bukan di atas kertas kepresidenan. Itu, menurut Ben, yang menjadi penyebab Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.
• Usai kesaksian salah satu calon presiden di Istana Bogor, Lettu (Lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa pasca reformasi 1998, yang sekaligus menandai berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Ia mencatat, perwira tinggi yang berkunjung ke Istana Bogor pada malam 11 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat perwira, yakni Brigadir Jenderal (Brigjen) M. Panggabean.

Artikel terkait: