Rumusrumus.com – Hallo pengguna setia web ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan lembaga negara manakah yang dihapus setelah amandemen undang-undang dasar 1945? Nah untuk itu, agar anda mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tersebut, simak penjelasan dibawah ini secara detail dan semoga dapat membantu anda dalam menjawab pertanyaan yang mungkin ada di benak anda.
Contents
Apa saja lembaga negara yang dihapus setelah amandemen UUD 1945?
Menjawab:
Lembaga negara adalah lembaga tingkat nasional yang dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Beberapa lembaga yang tergolong lembaga pemerintah adalah MK, MA, BPK, KY dan berbagai lembaga lainnya. Sekarang masing – masing lembaga tersebut melakukan tugas yang berbeda. Terkadang, sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara, dilakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi yang ada.
Apabila diperlukan, perubahan yang dilaksanakan dapat juga mencakup perubahan dalam suatu lembaga negara, salah satunya adalah penghapusan lembaga negara.
Misalnya lembaga negara yang dihapus setelah perubahan UUD 1945. Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memberikan masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Meski sudah dibubarkan, tugas menginput presiden masih dianggap penting atau perlu, sehingga tugas ini tetap dipertahankan hingga saat ini, namun dalam bentuk staf khusus presiden.
Berikut adalah perubahan kelembagaan
Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga negara di Indonesia adalah sebagai berikut:
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- Presiden
- DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
- MA (Mahkamah Agung)
Namun setelah amandemen UUD 1945, DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dihapuskan karena tugas dan wewenang DPA tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
Sekarang setelah perubahan, lembaga-lembaga negara termasuk yang berikut:
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- Presiden
- DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- MA (Mahkamah Agung)
- KY (panitia yudisial)
- MK (Mahkamah Konstitusi)
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Demikian pembahasan artikel tentang suatu pertanyaan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca.
Baca juga:
website Pelajaran SD SMP SMA dan Kuliah Terlengkap
mata pelajaran
jadwal mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa mata pelajaran sd mata pelajaran dalam bahasa jepang mata pelajaran kurikulum merdeka mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran sma jurusan ips mata pelajaran sma
bahasa inggris mata pelajaran
bu ani memberikan tes ujian akhir mata pelajaran ipa
tujuan pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional. artinya mata pelajaran smp mata pelajaran ipa mata pelajaran bahasa indonesia mata pelajaran ips mata pelajaran bahasa inggris mata pelajaran sd kelas 1
data mengenai mata pelajaran favorit dikumpulkan melalui cara
soal semua mata pelajaran sd kelas 1 semester 2 mata pelajaran smk mata pelajaran kelas 1 sd mata pelajaran matematika mata pelajaran ujian sekolah sd 2022
bahasa arab mata pelajaran mata pelajaran jurusan ips mata pelajaran sd kelas 1 2021 mata pelajaran sbdp mata pelajaran kuliah mata pelajaran pkn
bahasa inggrisnya mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa kelas 10 mata pelajaran untuk span-ptkin mata pelajaran ppkn mata pelajaran ips sma mata pelajaran tik
nama nama mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran pkn sd mata pelajaran mts mata pelajaran pjok
nama nama mata pelajaran dalam bahasa arab mata pelajaran bahasa inggrisnya mata pelajaran bahasa arab
seorang pengajar mata pelajaran akuntansi di sekolah berprofesi sebagai
nama mata pelajaran dalam bahasa jepang
hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional artinya mata pelajaran dalam bahasa arab
tujuan mata pelajaran seni rupa adalah agar siswa
