Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata – Metropro

Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata – Hukum di Indonesia lebih menganut sistem hukum di Eropa khususnya Belanda, terutama akibat dampak kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia yang saat itu belum merdeka.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum di Indonesia, simak penjelasannya secara detail dan jelas di bawah ini

Pengertian Hukum Pidana

Serangkaian aturan hukum tertulis untuk mengatur suatu perbuatan – perbuatan yang tidak boleh (dilarang) dilakukan dengan adanya ancaman atau sanksi yang berlaku disebut hukum pidana.

Secara umum, undang-undang ini memuat hak dan kepentingan individu vis-à-vis masyarakat, sehingga undang-undang ini dapat ditafsir terhadap segala jenis penafsiran hukum perdata. Namun, undang-undang ini diperkenalkan setelah ada pengaduan.

Jenis Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran

Suatu perbuatan yang dilakukan yang berkaitan dengan larangan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap dilakukan disebut pelanggaran. Selain itu, tidak berpengaruh pada orang lain secara langsung.

Baca juga: Isi Piagam Jakarta

Contoh : Jika anda mengendarai kendaraan roda empat, tetapi tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, dan lain-lain.

2. Kejahatan

Perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan nilai agama, nilai moral dan nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini tentunya dapat merugikan orang lain secara langsung.

Umumnya, pelaku yang melakukan kejahatan mendapat hukuman atau sanksi berupa hukuman. Misalnya seperti anak dipaksa untuk diperkosa, pencurian motor di lingkungan sekitar, pembunuhan karena balas dendam terhadap pihak lain, dll.

Definisi hukum perdata

Terdiri dari serangkaian hukum yang mengatur hubungan antara individu dan individu lain, itu disebut hukum perdata.

Umumnya, hukum perdata ini memuat suatu aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan atau perseorangan.

Hukum perdata hanya dapat ditafsirkan dengan arti menurut kata-kata dalam undang-undang, inilah yang disebut dengan tafsir otentik. Sehingga hukuman tersebut langsung dijatuhkan oleh pengadilan tanpa melalui persidangan terlebih dahulu.

Jenis-jenis hukum perdata

Hukum perdata dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum keluarga

Hukum yang mengatur ketentuan dan peraturan secara keseluruhan mengenai hubungan antara saudara sedarah dan keluarga yang terikat perkawinan disebut hukum keluarga.

2. Hukum Properti

Hukum yang mengatur berapa nilai hak asasi manusia dan kewajiban uang disebut hukum properti.

3. Hukum Waris

Hukum yang mengatur tentang pewarisan harta benda seseorang, baik yang meninggal dunia maupun yang meninggal dunia, tentang ahli waris dan yang berhak. Biasanya itu adalah keluarga dari seseorang yang telah meninggal.

4. Hukum perikatan

Hubungan hukum antara dua orang atau lebih mengenai pembagian harta kekayaan. Secara umum, satu pihak memiliki hak, dan pihak lain memiliki kewajiban dan kecerdasan, yang disebut sebagai hukum perikatan.

5. Hukum benda

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tepatnya pasal 504, benda itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

• Dalam pasal 506 – 508 KUHP, barang tidak bergerak seperti: rumah, bangunan, dan lain-lain
• Dalam pasal 509 – 518 KUHP, barang bergerak seperti: mobil dan sepeda motor.

Perbedaan antara keduanya

Untuk mengetahui perbedaan keduanya secara detail dan jelas, berikut kami buatkan tabelnya agar lebih mudah dipahami:

Baca juga: Ideologi Pancasila

Baca juga: Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Demikian pembahasan artikel tentang perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca.